Jember, Crimehunternews.id - Komisi D DPRD Kabupaten Jember menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama manajemen RSUD dr. Soebandi untuk mengevaluasi hasil inspeksi mendadak yang dilakukan sebelumnya. Pertemuan ini membahas capaian kinerja rumah sakit, kondisi keuangan, hingga rencana pengembangan layanan ke depan. Selasa (3/3/2026)
Anggota Komisi D dari Fraksi PDIP, Wahyu Prayudi Nugroho, menyampaikan bahwa DPRD ingin memastikan pengelolaan rumah sakit berjalan transparan dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa peningkatan pendapatan harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Pendapatan rumah sakit sekarang mencapai sekitar Rp31 miliar per bulan. Ini naik signifikan dibanding tahun lalu yang hanya berkisar Rp15 sampai Rp17 miliar. Kami ingin memastikan kenaikan ini berdampak langsung pada mutu pelayanan,” ujar Wahyu dalam forum tersebut.
Menurut Wahyu, lonjakan pendapatan tidak lepas dari implementasi program Universal Health Coverage (UHC) serta tingginya angka kunjungan pasien yang mencapai sekitar 1.300 orang per hari. Selain itu, lebih dari 1.000 tindakan operasi yang dilakukan turut berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan.
Meski demikian, Komisi D memberikan catatan penting terkait kualitas layanan. Wahyu menekankan bahwa rumah sakit milik pemerintah daerah harus tetap mengedepankan pelayanan prima, terutama bagi masyarakat kurang mampu.
Selain pendapatan, DPRD juga menyoroti pembagian jasa pelayanan (japel) bagi tenaga kesehatan. Wahyu meminta manajemen membuka data secara rinci mengenai distribusi japel berdasarkan jabatan, individu, serta status kepegawaian.
“Kami perlu data detail agar tidak menimbulkan persepsi ketimpangan. Transparansi penting supaya tenaga medis dan nonmedis merasa diperlakukan adil,” tegasnya.
Direktur Utama RSUD dr. Soebandi, I Nyoman Semita, menjelaskan bahwa besaran jasa pelayanan saat ini berada di kisaran 28 hingga 30 persen dan sudah mengalami peningkatan dibanding sebelumnya. Ia memastikan mekanisme pembagian dilakukan sesuai regulasi yang berlaku.
Terkait keterbatasan alat hemodialisis, Nyoman mengakui kapasitas yang tersedia masih jauh dari kebutuhan ideal. Saat ini terdapat sekitar 70 unit alat, sementara kebutuhan diperkirakan mencapai 270 unit untuk memenuhi permintaan pasien gagal ginjal di Jember.
“Kami merencanakan penambahan 20 unit alat baru dan menjajaki kerja sama operasional agar kapasitas bisa meningkat hingga sekitar 100 unit. Ini langkah bertahap yang realistis sesuai kemampuan anggaran,” jelasnya.
RDP tersebut juga membahas rencana pembangunan gedung layanan tambahan dan penguatan sumber daya manusia. DPRD berharap seluruh rencana pengembangan dapat segera direalisasikan dengan dukungan pemerintah pusat, sehingga RSUD dr. Soebandi mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara menyeluruh bagi masyarakat Jember. (Nang)