Jember, Crimehunternews.com - Program survei verifikasi dan validasi (verval) data kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Sosial menuai keluhan dari sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya guru dan kepala sekolah (KS) yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut.
Sejumlah guru mengaku keberatan dengan penugasan yang dinilai tidak sesuai dengan tugas pokok mereka sebagai tenaga pendidik. Selain itu, lokasi survei yang jauh dari domisili dan medan yang sulit menjadi persoalan serius di lapangan, Minggu (19/04/26).
Salah satu guru yang juga menjabat sebagai kepala sekolah mengungkapkan pengalamannya saat menjalankan tugas verval. Ia yang berdomisili di wilayah Jubung, Sukorambi, dan Sempusari, Kaliwates, justru ditugaskan melakukan survei di daerah pelosok seperti Silosanen, Kecamatan Silo, hingga wilayah Sumberjambe.
“Rumah saya di Jubung Sukorambi dan Sempusari Kaliwates, tapi ditugaskan survei di Silosanen Silo dan Sumberjambe. Kami harus melewati hutan menggunakan sepeda motor. Sampai pukul 18.30 WIB, baru bisa mendata tiga rumah karena lokasi yang sulit dijangkau,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait keselamatan, terlebih sebagai perempuan yang harus bekerja hingga sore bahkan menjelang malam di daerah terpencil. “Yang akan disurvei katanya berada di pedalaman, jalannya sepi. Kami ini perempuan, sangat berisiko,” tambahnya.
Keluhan juga muncul terkait beban kerja yang dinilai berlebihan. Para guru dan kepala sekolah menyebut tugas utama mereka di bidang pendidikan sudah cukup padat, sehingga penugasan tambahan seperti verval kemiskinan semakin memberatkan.
“Sebagai kepala sekolah, tugas sudah menumpuk. Tapi masih dibebani survei kemiskinan. Kok ya tega,” ungkapnya.
Para ASN ini juga mempertanyakan kebijakan yang melibatkan guru dan kepala sekolah dalam kegiatan tersebut, sementara dinilai masih banyak pihak yang lebih relevan dan memiliki jaringan di tingkat bawah. Mereka menyoroti peran Dinas Sosial yang seharusnya bisa mengoptimalkan petugas seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), hingga perangkat desa seperti RT, RW, dan pemerintah desa.
“Lalu tugas Dinas Sosial dengan jaringan yang ada seperti PSM, TKSK, serta perangkat desa itu apa? Kenapa justru ASN guru dan kepala sekolah yang ditugaskan, bahkan tidak di wilayah terdekat,” tegasnya.
Lebih memprihatinkan, informasi yang beredar menyebutkan bahwa salah satu guru Darungan 1 di Jember mengalami kecelakaan hingga patah tulang saat menjalankan tugas verval tersebut. Hal ini semakin memperkuat kekhawatiran para guru terkait aspek keselamatan dalam pelaksanaan program.
Para guru dan kepala sekolah berharap pemerintah daerah dapat mengevaluasi kebijakan ini, khususnya terkait penugasan lintas wilayah dan faktor keselamatan petugas di lapangan. Mereka meminta agar pelaksanaan verval kemiskinan dilakukan dengan melibatkan pihak yang lebih sesuai serta memperhatikan kondisi dan risiko yang dihadapi petugas.(mel)