Jember, Crimehunternews.id - Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi D DPRD Kabupaten Jember dan manajemen RSUD dr. Soebandi menjadi forum penting dalam membahas hasil inspeksi mendadak yang sebelumnya dilakukan dewan. Pertemuan tersebut difokuskan pada evaluasi kinerja, kondisi keuangan, serta strategi peningkatan pelayanan rumah sakit daerah itu.
Dalam rapat yang digelar di ruang DPRD Jember, sejumlah isu strategis mengemuka, mulai dari capaian pendapatan, rencana bisnis anggaran tahun 2026, hingga kebutuhan penguatan sumber daya manusia. Komisi D menegaskan komitmennya untuk memastikan layanan kesehatan publik tetap berjalan optimal.
Anggota Komisi D dari Fraksi PDIP, Wahyu Prayudi Nugroho, secara khusus menyoroti lonjakan pendapatan rumah sakit yang dinilai cukup signifikan dalam setahun terakhir. Ia meminta penjelasan detail mengenai faktor pendorong peningkatan tersebut.
"Manajemen rumah sakit memaparkan bahwa pendapatan kini mencapai sekitar Rp 31 miliar per bulan. Angka ini melonjak dibanding tahun sebelumnya yang hanya berkisar Rp15 hingga Rp17 miliar setiap bulan, menunjukkan adanya pertumbuhan yang cukup tajam," kata Wahyu.
Wahyu mengungkapkan, kenaikan pendapatan tersebut disebut dipengaruhi oleh penerapan program Universal Health Coverage (UHC) serta tingginya angka kunjungan pasien. Setiap hari, rumah sakit melayani sekitar 1.300 pasien dengan lebih dari 1.000 tindakan operasi dalam periode tertentu yang turut menyumbang pemasukan.
Meski pendapatan meningkat, Komisi D mengingatkan agar kualitas layanan tidak terabaikan. "DPRD menekankan pentingnya menjaga standar pelayanan, termasuk kecepatan, ketepatan diagnosis, serta kenyamanan pasien selama menjalani perawatan," ungkapnya.
Wahyu mengatakan, aspek kesejahteraan tenaga kesehatan juga menjadi perhatian. Manajemen menjelaskan bahwa jasa pelayanan (japel) yang diberikan berada pada kisaran 28 hingga 30 persen dan telah mengalami kenaikan dibanding periode sebelumnya.
Namun demikian, DPRD meminta rincian distribusi jasa pelayanan tersebut secara transparan. Dewan menginginkan data pembagian berdasarkan jabatan, individu, serta status kepegawaian guna memastikan prinsip keadilan dan akuntabilitas terpenuhi.
"Selain persoalan keuangan, keterbatasan alat hemodialisis turut menjadi sorotan. Saat ini tersedia sekitar 70 unit alat di Jember, sementara kebutuhan riil diperkirakan mencapai 270 unit untuk melayani pasien gagal ginjal secara maksimal," tuturnya.
Sebagai solusi jangka pendek, pihak rumah sakit berencana menambah 20 unit alat baru serta menjalin kerja sama operasional agar kapasitas dapat ditingkatkan menjadi sekitar 100 unit. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi antrean dan meningkatkan akses layanan bagi pasien.
"Komisi D menyambut positif rencana tersebut sekaligus mendorong percepatan pembangunan gedung layanan tambahan serta dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat. DPRD berharap seluruh rencana pengembangan dapat segera direalisasikan demi meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Jember," pungkasnya. (*)