CRIMEHUNTERNEWS.COM, JEMBER — Persoalan sampah di TPA Pakusari kian mengarah pada krisis, namun respons pemerintah dinilai masih berjalan di tempat. Hal ini mengemuka dalam audiensi antara mahasiswa pecinta alam (Mapala) se-Kabupaten Jember dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Jember, Rabu (22/04/26).
Alih-alih menghadirkan solusi konkret, DPRKPLH justru dinilai masih berkutat pada tataran wacana. Sementara di lapangan, tumpukan sampah terus menggunung tanpa penanganan signifikan, memicu dampak serius yang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat.
Pandur menegaskan, persoalan ini tidak bisa lagi dipersempit hanya pada dampak terhadap tanaman. Bau menyengat, potensi penyebaran bakteri, hingga ancaman banjir akibat tersumbatnya aliran air menjadi bukti nyata bahwa situasi sudah berada pada titik mengkhawatirkan.
Pandur, perwakilan Mapala Palmstar UIN Khas Jember, mengungkapkan bahwa gerakan mahasiswa hari ini bukan sekadar simbolik. Mereka bahkan turun langsung memanfaatkan tumpukan sampah lama menjadi kompos yang bisa digunakan petani—langkah sederhana namun nyata di tengah minimnya aksi dari pemerintah.
“Kalau mahasiswa saja bisa bergerak dan menghasilkan solusi, seharusnya pemerintah bisa jauh lebih maksimal. Jangan sampai persoalan sebesar ini hanya berhenti di meja rapat,” tegasnya.
Di sisi lain, Sekretaris DPRKPLH Jember, Erna, mengakui bahwa penanganan sampah masih dalam tahap perencanaan dan proses. Pernyataan ini justru memperkuat kritik mahasiswa bahwa pemerintah belum bergerak cepat di tengah kondisi darurat.
Padahal, Surat Edaran (SE) Bupati tertanggal 30 Maret yang mengatur pengelolaan sampah berbasis rumah tangga sudah diterbitkan. Namun hingga kini, implementasi di lapangan nyaris tak terlihat. Tidak ada gerakan masif, tidak ada sistem yang berjalan, dan minim pengawasan.
“SE sudah ada, tapi realisasinya nol besar. Harusnya ada gerakan serentak soal pemilahan sampah dari rumah tangga, bukan sekadar sosialisasi tanpa arah,” lanjut Pandur.
DPRKPLH berdalih sosialisasi masih menjadi fokus awal. Namun bagi mahasiswa, pendekatan ini dinilai tidak cukup. Tanpa infrastruktur pendukung, sistem yang jelas, serta tindakan tegas di lapangan, sosialisasi hanya akan menjadi rutinitas tanpa dampak.
Kondisi ini memperlihatkan jurang antara urgensi masalah dan kecepatan respons pemerintah. Jika terus dibiarkan, TPA Pakusari bukan hanya menjadi simbol kegagalan pengelolaan sampah, tetapi juga bom waktu krisis lingkungan di Jember.
Mahasiswa pun mendesak pemerintah untuk keluar dari pola lama—berhenti berbicara, mulai bertindak.(AE)