Jember, Crimehunternews.id - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) TraPP Jember melontarkan kritik terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jember. Mereka menilai terdapat sejumlah persoalan yang perlu segera dievaluasi agar program peningkatan gizi tersebut berjalan sesuai tujuan. Rabu (4/3/2026)
Sorotan itu muncul setelah TraPP melakukan kajian internal dan pemantauan lapangan, termasuk menelusuri unggahan menu MBG yang beredar di media sosial. Dari hasil tersebut, ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara anggaran dan kualitas makanan yang diterima peserta didik.
Ketua TraPP Jember, Miftahul Rachman, menyampaikan bahwa pihaknya tidak menolak program peningkatan gizi. Namun, ia menegaskan bahwa pelaksanaan di lapangan harus memenuhi prinsip profesionalitas dan akuntabilitas.
Menurut data yang dihimpun, anggaran MBG disebut mencapai Rp15.000 untuk setiap porsi makanan. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp5.000 dialokasikan untuk kebutuhan operasional, sementara belanja bahan makanan berkisar antara Rp8.000 hingga Rp10.000.
TraPP mempertanyakan apakah nilai tersebut realistis untuk memenuhi standar gizi seimbang. 'Mereka menyoroti kebutuhan protein, karbohidrat, sayur, dan buah dalam satu paket makanan yang ideal bagi siswa," ujarnya.
Di sisi lain, TraPP juga menyinggung peran SPPG sebagai penyedia makanan. Mereka menilai masih ada penyelenggara yang belum memenuhi standar kualitas sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam program MBG.
Karena itu, organisasi masyarakat sipil tersebut meminta adanya keterbukaan rincian anggaran kepada publik. Mengingat dana bersumber dari APBN, transparansi dinilai sebagai kewajiban yang tidak bisa diabaikan.
Tak hanya transparansi anggaran, TraPP juga mendorong pelibatan ahli gizi independen untuk mengevaluasi kualitas menu. "Langkah ini dianggap penting guna memastikan makanan yang disajikan benar-benar memenuhi kebutuhan nutrisi penerima manfaat," ungkapannya.
Selain itu, mereka mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap proses pengadaan bahan pangan hingga distribusi makanan. Pengawasan ketat dinilai dapat mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program.
TraPP juga mengingatkan pihak sekolah agar tidak ragu menolak menu yang dinilai tidak layak konsumsi. Mereka bahkan meminta agar perjanjian kerja sama antara SPPG dan sekolah ditinjau ulang jika ditemukan klausul yang merugikan atau bersifat intimidatif.
Sebagai bentuk kontrol sosial, TraPP menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program MBG. "Jika tidak ada respons serius dari pihak terkait, mereka menyatakan siap menempuh langkah hukum demi memastikan program peningkatan gizi berjalan sesuai regulasi dan kepentingan masyarakat," tegasnya. (*)