Jember, Crimehunternews.id - Puluhan anggota Laskar Jahanam yang dipimpin Ketua Laskar Jahanam, Dwi Agus, dilaporkan sempat dihadang oleh ratusan massa saat mendatangi Desa Tembokrejo, Kecamatan Gumukmas. Massa tersebut diduga dikerahkan oleh pihak pemerintah desa bersama unsur Muspika Gumukmas.
Kedatangan anggota Laskar Jahanam ke desa tersebut bukan tanpa alasan. Mereka mengaku datang untuk menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke-2 di DPRD Kabupaten Jember beberapa waktu lalu, terkait persoalan penggusuran empat rumah atau kios milik warga.
Menurut keterangan Dwi Agus, hingga saat ini Kepala Desa Tembokrejo disebut tidak pernah hadir dalam agenda RDP yang membahas persoalan tersebut. Padahal, kehadiran kepala desa dinilai penting untuk memberikan klarifikasi terkait kebijakan pembangunan yang dilakukan di wilayahnya.
"Persoalan bermula dari adanya pembongkaran atau pembuldozeran terhadap empat rumah atau kios milik warga. Bangunan tersebut diratakan dengan tanah untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)," kata Ketua Laskar Jahanam Dwi Agus.
Dwi Agus menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Bahkan, Laskar Jahanam menyatakan mendukung pembangunan program Koperasi Desa Merah Putih.
Namun demikian, pihaknya menyoroti proses pembangunan yang dinilai tidak memperhatikan nasib warga yang terdampak. Empat kepala keluarga disebut harus kehilangan tempat tinggal atau tempat usaha akibat penggusuran tersebut.
"Hingga kini para warga yang terdampak belum mendapatkan relokasi yang jelas maupun ganti rugi yang layak. Kondisi ini dinilai menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat kecil," tuturnya.
Situasi di lokasi sempat memanas ketika puluhan anggota Laskar Jahanam tiba dan berhadapan dengan ratusan massa yang menghadang mereka. Meski demikian, pihak Laskar Jahanam menyatakan tetap berupaya menyampaikan aspirasi secara damai.
Dwi Agus berharap pemerintah desa dan pihak terkait segera memberikan penjelasan serta solusi yang adil bagi warga yang terdampak. "Kami meminta agar proses dialog melalui RDP dapat berjalan dengan terbuka demi menyelesaikan persoalan tersebut," pungkasnya. (*)