Jember, Crimehunternews.id – Rencana pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (Batalyon TP) di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, untuk sementara dihentikan menyusul penolakan dari ratusan petani dan mahasiswa yang khawatir proyek tersebut akan mengurangi lahan pertanian yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Penolakan itu disampaikan dalam aksi yang digelar di depan kantor DPRD Jember, Rabu (17/6/2026), sebelum berlangsung rapat dengar pendapat yang menghadirkan perwakilan TNI, Perhutani, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta anggota DPRD dari sejumlah komisi.
Para petani dari kawasan hutan Silo datang menggunakan truk dan sepeda motor. Mereka membawa berbagai alat pertanian yang dipasangi poster berisi tuntutan agar pembangunan batalyon tidak dilakukan di lahan yang saat ini mereka garap.
Juru bicara aksi, Taufiqur Rahman, menyatakan bahwa masyarakat tidak menolak program pembangunan negara, namun meminta pemerintah mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang akan ditimbulkan jika lahan pertanian diambil alih.
“Lahan tersebut menjadi sumber penghasilan ratusan keluarga. Kami berharap pemerintah mencari lokasi lain yang tidak menimbulkan konflik dengan masyarakat,” ujarnya.
Ketua Gapoktan Tani Jaya Silo, Masis, menjelaskan bahwa lahan yang dikelola petani berada dalam skema Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) dan telah memiliki dasar hukum melalui kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Menurutnya, sekitar 974 kepala keluarga memanfaatkan lahan seluas kurang lebih 1.700 hektare untuk kegiatan pertanian. Dari jumlah itu, puluhan perempuan kepala keluarga juga menggantungkan kehidupan mereka pada hasil pengelolaan lahan tersebut.
"Kekhawatiran muncul setelah beredar informasi bahwa sekitar 55 hektare lahan yang masuk area garapan petani akan digunakan sebagai lokasi pembangunan markas Batalyon TP," jelasnya.
Sementara itu, Komandan Kodim 0824 Jember Letkol Inf Rifqi Muhammad Syuhada mengungkapkan bahwa lokasi tersebut awalnya merupakan salah satu opsi yang diajukan Perhutani kepada pihak terkait. Namun setelah diketahui terdapat aktivitas pertanian masyarakat di kawasan tersebut, rencana pembangunan mendapat penolakan.
"Kementerian Pertahanan telah memutuskan untuk menunda pembangunan Batalyon TP di Jember sambil melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap lokasi yang direncanakan," tuturnya.
Di sisi lain, anggota DPRD Jember komisi B Nur Huda Hidayat, menilai persoalan ini muncul akibat kurang matangnya proses penentuan lokasi. Mereka meminta semua pihak lebih berhati-hati agar program strategis pemerintah tidak menimbulkan konflik dengan masyarakat.
Sementara itu, Administratur Perhutani KPH Jember, Eko Teguh Prasetyo, menyatakan bahwa pihaknya telah menawarkan beberapa alternatif lokasi selain Silo. Namun sebagian lokasi dinilai kurang memenuhi kebutuhan teknis pembangunan sehingga belum dipilih sebagai lokasi utama.
Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto menambahkan, hasil rapat dengar pendapat akan dirangkum oleh DPRD Jember dan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah selanjutnya terkait pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan di Kabupaten Jember. (*)