Crimehunternews, Jember – Aksi unjuk rasa dilakukan warga Dusun Patemon, Kecamatan Pakusari, Senin (09/02/2026). Aksi tersebut dipicu oleh adanya rencana pergantian Penjabat (PJ) Kepala Desa Siti, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala desa di Dusun Patemon, Kecamatan Pakusari.
Warga menilai pergantian PJ kepala desa tersebut dilakukan tanpa kejelasan dan tidak melibatkan masyarakat. Padahal sebelumnya sudah ada pengganti PJ kepala desa yang ditetapkan, sehingga rencana pergantian kembali memunculkan penolakan dari warga.
Bahkan sebelum aksi unjuk rasa berlangsung, salah satu perangkat desa sempat melakukan perundingan dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemades) Adi Wijaya untuk mencoba menyampaikan aspirasi atau melakukan komunikasi, namun di sarankan untuk melobi dengan salah satu anggota komunitas sebelah bernama inisial R.
Sehingga semakin timbul opini bahwa komunitas samping seperti yang di ungkapkan Kadispemades tersebut melemahkan peran pemerintahan secara regulasi, dimana seharusnya komunitas tersebut tidak bisa ambil keputusan.
Namun upaya tersebut tidak meredam penolakan warga. Massa aksi secara tegas menolak kehadiran PJ kepala desa baru yang akan datang. Situasi sempat berlangsung panas saat warga menyampaikan aspirasi mereka.
Salah satu warga yang ikut aksi, Supriadi, dengan lantang menyatakan penolakan terhadap pergantian PJ kepala desa. Ia menilai pergantian jabatan tersebut dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak transparan.
“Ibarat mengambil kucing dalam karung, jangan asal ganti. Jangan coba-coba mengganti hanya hitungan bulan. Penetapan PJ kepala desa harus diputuskan bersama kami. Kami menolak pergantian PJ kades,” tegas Supriadi dalam orasinya.
Warga berharap pemerintah terkait dapat meninjau kembali kebijakan pergantian PJ kepala desa serta mengedepankan musyawarah agar tidak menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat Patemon, Kecamatan Pakusari.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Dispemades, Teguh, menyampaikan bahwa apabila nantinya tetap dilakukan pelantikan PJ kepala desa, maka kebijakan tersebut bisa dicoba terlebih dahulu. Pernyataan tersebut justru memicu reaksi keras dari warga, sehingga suasana aksi kembali memanas.
Warga menilai pernyataan tersebut tidak menjawab tuntutan mereka dan tetap bersikeras menolak pergantian PJ kepala Desa.(AE)