Jember, Crimehunternews.id - Upaya penguatan perlindungan tenaga kerja kembali menjadi sorotan, khususnya di Kabupaten Jember. Sejumlah pihak menilai bahwa peran pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pengawasan dan penindakan terhadap perusahaan yang melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jum'at (1/5/2026)
Aktivis yang tergabung dalam kelompok Laskar Jahanam menekankan pentingnya optimalisasi fungsi Bupati dan DPRD sebagai pengawas jalannya regulasi ketenagakerjaan. Mereka menilai, selama ini masih terdapat celah dalam implementasi aturan yang berujung pada maraknya pelanggaran.
Ketua Laskar Jahanam Dwi Agus menyampaikan, pengawasan yang lemah berpotensi merugikan para pekerja, baik dari segi upah, jaminan sosial, hingga kepastian kerja. Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong untuk lebih tegas dalam mengambil tindakan terhadap perusahaan yang terbukti melanggar.
"Selain penguatan pengawasan, kami juga mengusulkan pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di setiap kabupaten. Usulan ini dinilai penting untuk mempercepat penyelesaian konflik antara pekerja dan perusahaan," kata Dwi Agus.
Dwi Agus mengatakan, bahwa khusus untuk Kabupaten Jember, kebutuhan akan PHI dianggap mendesak. Hal ini didasarkan pada tingginya angka perselisihan hubungan industrial serta berbagai kasus pelanggaran ketenagakerjaan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
*Selama ini, proses penyelesaian sengketa kerap memakan waktu lama karena harus melalui mekanisme di luar daerah. Kondisi ini dinilai tidak efisien dan memberatkan para pekerja yang mencari keadilan," tuturnya.
Dwi Agus mengungkapkan, dengan adanya PHI di tingkat kabupaten, diharapkan akses terhadap keadilan menjadi lebih mudah, cepat, dan terjangkau. Hal ini juga diyakini dapat memberikan efek jera bagi perusahaan yang tidak patuh terhadap aturan.
Di sisi lain, isu ketenagakerjaan tidak hanya menjadi persoalan lokal, tetapi juga bagian dari isu nasional yang perlu mendapat perhatian lebih luas. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk terus mengangkat persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi.
"Pada akhirnya, sinergi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sistem ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan. Dorongan perubahan ini diharapkan mampu membawa perbaikan nyata bagi para pekerja, khususnya di Kabupaten Jember," pungkasnya. (*)