Jember, Crimehunternews.id - Program Bunga Desaku (Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan) di Kabupaten Jember kembali menjadi sorotan publik. Di tengah isu efisiensi anggaran, program unggulan pemerintah daerah ini memunculkan perbedaan pandangan di kalangan partai politik. Selasa (24/3/2026)
DPD PAN Jember secara tegas menyatakan dukungannya agar program tersebut tetap berjalan. Mereka menilai program yang digagas oleh Muhammad Fawait itu terbukti memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Ketua DPD PAN Jember, Abdus Salam atau Cak Salam, menyampaikan bahwa kehadiran bupati di desa menjadi bentuk nyata kepemimpinan yang dekat dengan rakyat. Ia menyebut pendekatan tersebut jarang ditemui di daerah lain.
Menurutnya, Bunga Desaku membuka ruang komunikasi dua arah yang efektif. Warga tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga dapat melihat langsung respons pemerintah terhadap persoalan yang mereka hadapi.
Program tersebut juga dinilai mampu memangkas jarak antara masyarakat desa dengan pusat pemerintahan. Dalam setiap kunjungan, bupati hadir bersama jajaran kepala OPD yang siap menindaklanjuti berbagai persoalan di lapangan.
Cak Salam menilai, keterlibatan langsung OPD membuat penyelesaian masalah menjadi lebih cepat dan terarah. Hal ini dinilai lebih efektif dibandingkan mekanisme pengaduan yang membutuhkan waktu lebih lama.
Selain aspek pelayanan, program ini juga dianggap berperan dalam pemerataan pembangunan. Aspirasi masyarakat desa yang selama ini kurang tersampaikan kini bisa langsung didengar oleh pengambil kebijakan.
Ia juga menegaskan bahwa tidak semua warga memiliki akses atau kemampuan menggunakan teknologi digital. Karena itu, pendekatan tatap muka tetap relevan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, program Bunga Desaku juga diwarnai dengan pemberian bantuan sosial kepada warga. Langkah ini dinilai mampu meringankan beban masyarakat sekaligus memperkuat kehadiran pemerintah di tengah mereka.
Namun, dukungan tersebut berbanding terbalik dengan pandangan PDI Perjuangan. Partai tersebut justru mengusulkan agar program itu dihentikan sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran daerah.
Sementara itu Ketua DPC PDI Perjuangan Jember Widarto, menilai bahwa komunikasi antara bupati dan masyarakat dapat dilakukan melalui media sosial. Ia menyebut cara tersebut lebih hemat biaya dan tetap dapat menjangkau masyarakat luas.
Widarto juga berpendapat bahwa dalam forum tatap muka, tidak semua warga berani menyampaikan aspirasi secara terbuka. Kehadiran pejabat dinilai bisa membuat sebagian masyarakat merasa sungkan.
Di tengah perbedaan pandangan tersebut, salah satu mahasiswa asal Desa Rowotengan Kecamatan Sumberbaru, sebagian masyarakat tetap melihat interaksi langsung sebagai hal penting.
"Kedekatan emosional antara pemimpin dan rakyat dinilai hanya dapat terbangun melalui pertemuan langsung, bukan sekadar komunikasi digital," pungkasnya (*)