Crimehunternews, Jember – Sejumlah massa menyuarakan tuntutan keadilan dan transparansi pemerintahan daerah dalam aksi penyampaian pendapat yang digelar di Kabupaten Jember. Dalam orasinya, massa menegaskan bahwa aksi tersebut tidak bertujuan menciptakan kegaduhan atau mencari sensasi, melainkan untuk menuntut ditegakkannya integritas birokrasi serta marwah pemerintahan daerah, Rabu (11/01/26).
Massa aksi menyoroti kebijakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jember yang diduga kuat telah mendapat intervensi dari pihak di luar kewenangan resmi. Dugaan tersebut dinilai serius karena disebut-sebut terungkap secara terbuka dan vulgar, sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap tata kelola pemerintahan yang sehat serta otonomi desa.
Menurut para orator, jika keputusan strategis dalam pemerintahan diambil berdasarkan tekanan atau kepentingan pihak lain, maka hal tersebut berpotensi mengabaikan aturan yang berlaku, aspirasi masyarakat, serta etika birokrasi. Kondisi ini dinilai sebagai ancaman nyata terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.
Baca Juga : https://www.crimehunternews.com/2026/02/warga-patemon-meledak-tolak-pergantian.html
Dalam tuntutannya, massa secara tegas menolak segala bentuk praktik intervensi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jember. Mereka mendesak agar dugaan intervensi dan tekanan terhadap DPMD dibuka secara terang benderang kepada publik serta meminta pemerintah daerah menegakkan integritas dan profesionalitas aparatur sipil negara.
“Jabatan adalah amanah, kebijakan adalah tanggung jawab, dan rakyat berhak mengetahui kebenaran,” tegas Korlab Rahmat dalam aksi tersebut. Massa juga mengingatkan bahwa jika penyimpangan dibiarkan dan tidak diluruskan, maka praktik serupa akan dianggap sebagai hal yang wajar di masa mendatang.
Aksi ditutup dengan seruan perlawanan terhadap intervensi dan ajakan untuk menegakkan integritas pemerintahan, disertai pekikan dukungan terhadap hak-hak rakyat dan prinsip demokrasi yang bersih.