JEMBER – Polres Jember menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya praktik penyalahgunaan barcode untuk memperoleh BBM subsidi secara tidak sesuai ketentuan. Praktik tersebut dinilai merugikan masyarakat dan berpotensi mengganggu distribusi BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi pihak yang berhak.
Komitmen tersebut dibuktikan dengan keberhasilan Satreskrim Polres Jember mengamankan dua orang pelaku berinisial SKR dan AR yang diduga melakukan penyalahgunaan BBM subsidi di wilayah Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.
Kasat Reskrim Polres Jember, AKP Ario Senopati Joyonegoro, S.Tr.K., S.I.K., menjelaskan bahwa kedua pelaku menjalankan aksinya dengan modus menggunakan barcode milik orang lain yang diperoleh melalui platform e-commerce.
Dengan menggunakan barcode tersebut, pelaku dapat membeli BBM bersubsidi dalam jumlah besar. Dalam sehari, mereka mampu memperoleh sekitar 100 hingga 200 liter BBM dari salah satu SPBU di wilayah Kecamatan Silo.
BBM yang telah dibeli kemudian ditampung untuk selanjutnya dijual kembali secara eceran kepada sejumlah toko maupun kios di sekitar Kecamatan Silo.
“Dari keterangan pelaku, kegiatan tersebut sudah dilakukan kurang lebih selama dua minggu. Mereka menggunakan barcode milik orang lain yang diperoleh dari e-commerce untuk membeli BBM subsidi, kemudian ditampung dan dijual kembali ke kios-kios,” jelas Iptu Ario, Senin (09/11/2026).
Lebih lanjut, Kasat Reskrim mengungkapkan bahwa dalam menjalankan praktik tersebut, pelaku mengeluarkan modal sekitar Rp3.320.000 setiap harinya. Sementara keuntungan yang diperoleh berasal dari selisih harga penjualan kembali BBM tersebut.
Menurutnya, penggunaan barcode yang tidak sesuai dengan peruntukannya, terlebih untuk mendapatkan BBM bersubsidi, merupakan bentuk penyalahgunaan fasilitas subsidi pemerintah.
Polres Jember menegaskan akan terus melakukan penindakan terhadap praktik penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah hukumnya.
Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi hak masyarakat agar BBM bersubsidi dapat tersalurkan tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan cara melanggar ketentuan.(AE)