CRIMEHUNTERNEWS, JEMBER – Pemerintah Kabupaten Jember melakukan penyegaran dan pergantian sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Jember. Sebanyak 43 pejabat mendapat amanah baru, mulai dari staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, sekretaris perangkat daerah, camat hingga pejabat pengawasan, bertempat di Pendopo Wahyawibawagraha, Jumat (28/08/26).
Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait mengatakan, pergantian pejabat yang dilakukan pada malam tersebut bukan semata-mata perubahan besar dalam struktur pemerintahan, melainkan bagian dari penyempurnaan sekaligus upaya mempercepat kinerja pemerintah daerah.
“Pergantian pada malam hari ini saya pikir hanya penyempurnaan saja. Tadi bahkan saya gojolok, kadang Ronaldo dan Lionel Messi itu harus keluar lapangan dulu untuk mengatur napas dan lain sebagainya,” ujar Gus Fawait.
Menurutnya, penyegaran diperlukan agar ritme pemerintahan ke depan dapat berjalan lebih cepat. Gus Fawait menargetkan dalam enam bulan mendatang kinerja Pemkab Jember harus semakin cepat, khususnya dalam mengejar target pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD maupun janji politik kepada masyarakat.
“Ke depan saya ingin lebih cepat lagi. Sekarang sudah bagus, enam bulan ke depan saya ingin lebih cepat lagi. Mudah-mudahan nanti target-target kita dalam RPJMD bisa terpenuhi,” katanya.
Gus Fawait menyebut sejumlah target pemerintahan saat ini telah menunjukkan perkembangan positif. Salah satunya sektor kesehatan. Menurut dia, target awal yang tercantum dalam janji politik dan RPJMD terkait pelayanan kesehatan gratis kini berkembang dengan hadirnya berbagai program tambahan, termasuk home care.
“Masalah kesehatan sekarang sudah di luar harapan kita di awal. Di awal kan hanya janji politik dan masuk RPJMD, itu hanya menggratiskan masalah pelayanan kesehatan. Hari ini malah ada home care dan nanti masih ada yang banyak,” jelasnya.
Selain sektor kesehatan, Gus Fawait juga menyinggung perkembangan sejumlah program lainnya, termasuk kembali hidupnya aktivitas bandara serta program beasiswa. Ia menyebut realisasi beasiswa tahun ini telah mencapai lebih dari 50 persen dari target yang ditetapkan.
“Bandara sudah hidup dan lain sebagainya. Dalam RPJMD sudah mulai banyak. Beasiswa sudah 50 persen lebih tahun ini dari target 20 ribu, tapi kita perlu percepatan lagi,” tegasnya.
Ia berharap seluruh target yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif dapat diselesaikan sebelum masa pemerintahan lima tahun berakhir.
“Harapan saya tidak sampai lima tahun, janji-janji politik termasuk di RPJMD, target-target yang sudah disetujui antara eksekutif dan legislatif itu bisa kita capai,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Fawait juga memberikan apresiasi terhadap hubungan komunikasi antara Pemkab Jember dan DPRD Jember. Menurutnya, komunikasi politik yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi salah satu faktor penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan.
Ia menilai dinamika antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan sesuatu yang wajar dalam sistem demokrasi. Masukan dari legislatif, kata dia, justru diperlukan untuk memperbaiki kinerja pemerintah selama tetap berada dalam koridor aturan perundang-undangan.
“Kalau tidak ada riak-riak dan dinamika sama sekali, namanya bukan demokrasi. Saya pikir sudah sangat sehat di Jember antara eksekutif dan legislatif saling memberi masukan,” katanya.
Gus Fawait menegaskan, percepatan pembangunan tidak hanya berkaitan dengan pembahasan anggaran. Yang lebih penting adalah bagaimana capaian program dapat segera dirasakan masyarakat.
“Percepatan ini bukan cuma urusan pembahasan anggaran, tetapi capaian-capaian yang kita harapkan. Apalagi ke depan kita punya target penurunan kemiskinan. Tahun kemarin sudah turun, tahun ini bisa lebih turun lagi,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa arah pembangunan Pemkab Jember akan terus dilakukan secara bertahap. Setelah pada 2025 dan 2026 pemerintah fokus memperbaiki pelayanan dasar dan pelayanan publik, maka tahun 2027 akan diarahkan lebih kuat pada pembangunan infrastruktur.
“Fokus kita di tahun 2027, setelah 2025 dan 2026 kita fokus perbaikan pelayanan dasar masyarakat dan pelayanan publik, tahun berikutnya adalah perbaikan infrastruktur. Itu kita perlu percepatan lebih cepat lagi sehingga nanti hasilnya bisa lebih optimal di tahun 2027,” pungkasnya.
43 Pejabat Mendapat Amanah Baru
Adapun pejabat yang mendapat amanah baru dalam mutasi tersebut yakni Bambang Rudianto, S.Sos. sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; drh. Sugiyarto, S.KH., M.Si. sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan, Perekonomian, dan Keuangan; serta Bobi Arysandi, S.STP., M.M. sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Kemudian Adi Wijaya, S.STP., M.Si. sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; Arif Cahyono, S.E. sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah; Drs. Hadi Mulyono, M.Si. sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; serta Indra Tri Purnomo, S.STP., M.Si. sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Selanjutnya Lingga Diputra, S.Sos. sebagai Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; Ir. Rahman Anda, S.T., M.T., M.Si. sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Muhammad Zamroni, S.H., M.Si. sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja; Sutiyoso, S.H., M.H. sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; serta Jupriyono, S.T., M.Si. sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan.
Berikutnya Drs. Muhammad Jamil, M.Si. sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Regar Jeane D Nangka, S.STP., M.Si. sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata; serta Ahmad Helmi Luqman, S.Sos. sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
Untuk jajaran sekretaris perangkat daerah, terdapat Yoni Nurcahyono, S.H., M.Si. sebagai Sekretaris Inspektorat; Poerwahyudi, S.E., M.M. sebagai Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja; Siswanto, S.Si.T., M.T. sebagai Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Subagyo, S.P., M.M. sebagai Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Nurul Hafid Yasin, S.STP., M.Si. sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan; dan Rivendi Wahyu Bhakti, S.I.P. sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Kemudian Muhammad Qasim, S.TP., M. sebagai Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; Dendi Radiant, S.STP. sebagai Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan; I Ketut Ardana, S.Psi., M.Kes. sebagai Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata; Rahminda Iskandaria, S.E. sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; serta Diah Kusworini Indriyaswati, S.KM., M.Si. sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.
Sementara pada jajaran kecamatan, Andri Purnomo, S.T., M.Si. dipercaya sebagai Camat Ajung; Fahrur Ashori, S.H. sebagai Camat Ambulu; R.D. Abdul Kadir, S.I.P. sebagai Camat Arjasa; Beni Armindo Ginting, S.STP. sebagai Camat Bangsalsari; dan Ajib, S.I.P. sebagai Camat Jelbuk.
Selanjutnya Roni Herman Baza, A.P. sebagai Camat Ledokombo; Muhammad Najmul Huda, S.STP., M.Si. sebagai Camat Mayang; Waadatul Mufarohah, S.P. sebagai Camat Mumbulsari; Asra Joyo Widono, S.Kep., S.H., M.Si. sebagai Camat Puger; serta Musyaffa, S.H.I., M.M. sebagai Camat Patrang.
Kemudian Muhammad Syifak Beni Kurniawan, S.STP., M.M. sebagai Camat Pakusari; Prima Kusuma Dewi, S.E. sebagai Camat Rambipuji; Mahmud Rizal, S.E., M.Si. sebagai Camat Sukorambi; Umar Faruq, S.P. sebagai Camat Sumberjambe; serta Adi Kusnandar Zulkifli Ahmad Husein, S.H., M.H. sebagai Camat Tempurejo.
Dua pejabat lainnya yakni Nino Eka Putra Wahyu Ramadhoni, S.STP., M.Si. pada Bagian Umum Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah, serta Hisyam Wahyu Aditya, S.H., M.A. sebagai Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat.
Dengan penyegaran tersebut, Pemkab Jember menargetkan ritme kerja pemerintahan semakin cepat. Pergantian pejabat diharapkan mampu memperkuat koordinasi antar-OPD dan mempercepat realisasi target pembangunan, khususnya pelayanan dasar, penurunan kemiskinan, serta pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus pemerintah daerah pada tahun-tahun mendatang.(AE)